Sakato.co.id – Forum Persidangan Set Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Sumatera Barat mengambil langkah progresif dalam mendorong sinergi antara kabupaten/kota di provinsi tersebut. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap dorongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
“Dalam menghadapi tugas-tugas kedewanan, kejelimetan staf DPRD dalam menyusun administrasi kegiatan kedewanan merupakan hal yang krusial,” tegas Kabag Persidangan DPRD Sumbar, Zardi Syahrir, saat acara silaturahmi dan konsultasi, Kamis (28/4/2024).
Menanggapi saran pembentukan forum persidangan, Muhammad Fahera dari Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyoroti pentingnya dokumentasi dalam pertanggungjawaban laporan kegiatan.
“Dokumentasi menjadi bukti nyata bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Reza dari Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyambut baik gagasan tersebut. “Ini akan meningkatkan kinerja dan pertukaran informasi antarkabupaten/kota,” katanya, sambil menekankan perlunya dukungan dari semua bagian persidangan set DPRD kabupaten/kota di Sumbar.
Sementara itu, Dahrul Idris dari Set DPRD Sumbar menambahkan bahwa langkah awal dalam pembentukan forum adalah melalui grup WhatsApp.
“Langkah ini diharapkan menjadi landasan kokoh dalam membangun kerjasama yang lebih efektif di masa depan,” jelasnya.
(*)
Komentar