Sakato.co.id – Wali Kota Padang, Fadly Amran, memimpin langsung Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Kota Padang yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Forum koordinasi ini digelar untuk memperkuat kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas nasional tersebut berjalan lancar di ibu kota Provinsi Sumatera Barat.
Rapat penting ini turut dihadiri oleh Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir (mewakili Kepala KPPG Pekanbaru), Kepala Balai PJPH Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Dirut Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, serta para Kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra.
Gerakkan Ekonomi Lokal Lewat Rantai Pasok Pangan
Dalam arahannya, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa dampak Program MBG harus dirasakan lebih luas. Tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat, program ini wajib menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly Amran.
Fadly menambahkan, keberhasilan program ini tidak semata-mata ditentukan oleh operasional dapur, melainkan didukung oleh sistem pendataan yang akurat. Hal itu mencakup detail kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, hingga pola distribusi dan respons riil masyarakat di lapangan.
Ia menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal di Padang bisa masuk ke dalam ekosistem pemasok pangan yang memenuhi standar kualitas MBG.
Menghadapi sistem penilaian dari Badan Gizi Nasional (BGN), Wali Kota mendorong seluruh dapur MBG di Kota Padang untuk mempersiapkan diri secara matang. Aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional harus memenuhi standar tertinggi.
Secara khusus, Fadly menginstruksikan Perumda Air Minum beserta OPD terkait untuk menjamin ketersediaan akses air bersih yang memadai di seluruh dapur SPPG. Ia juga mengingatkan pihak yayasan dan pengelola untuk tetap tertib hukum.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” imbuhnya tegas.
Progres Capaian: 72 SPPG Telah Beroperas
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan untuk memantau performa program dari hulu ke hilir.
Berdasarkan data terkini, progres kesiapan fasilitas MBG di Kota Padang menunjukkan tren yang sangat positif.
“72 SPPG saat ini telah resmi beroperasi atau sekitar 75 persen dari target total 96 SPPG, sedangkan sisanya 24 SPPG ditargetkan rampung dan terpenuhi dalam 2 hingga 3 bulan ke depan,” ungkapnya.
Hingga pertengahan Juni 2026 ini, pelaksanaan MBG di Kota Padang tercatat berjalan relatif baik tanpa kendala berarti.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Juara,” pungkas Alfiadi.
Komentar