Sakato.co.id – Pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) serta Komisi IV DPRD Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, berkonsultasi dan berkoordinasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pariwisata (RIP) dengan DPRD Sumbar.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Batu Bara, Nafiar, dan diterima oleh Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, Dahrul Idris.
Dalam pertemuan tersebut, Nafiar menyoroti pentingnya penyusunan RIP sebagai langkah strategis untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Batu Bara, sebagai kabupaten pemekaran dari Asahan sejak 2007, menyimpan potensi besar namun belum tergarap maksimal.
“Potensi kami ada, mulai dari wisata alam hingga sejarah. Tapi PAD masih rendah. Kami ingin belajar bagaimana Sumbar, yang dikenal dengan destinasi wisata unggulan, mengelola sektor ini agar benar-benar mendongkrak ekonomi daerah,” ujar Nafiar, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, sektor pariwisata bisa menjadi motor percepatan pembangunan jika ditata dengan serius dan berkelanjutan.
Sementara itu, Dahrul Idris menyambut baik kunjungan legislatif dari Sumut tersebut. Ia berharap kunjungan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas antarlembaga dalam memperkuat kebijakan pembangunan sektor pariwisata.
“Kami mengapresiasi kehadiran rombongan DPRD Batu Bara. Semoga diskusi ini bisa memberi manfaat dan mendorong optimalisasi potensi daerah,” ujarnya.
Dengan kolaborasi dan saling berbagi pengalaman, DPRD Sumbar dan DPRD Batu Bara sepakat bahwa masa depan pariwisata daerah ditentukan oleh perencanaan yang matang dan regulasi yang berpihak pada kemajuan. Sebab, dari wisata, bukan hanya pundi-pundi PAD yang bisa meningkat—identitas daerah pun ikut meningkat.
