Sakato.co.id— DPRD Provinsi Sumatera Barat memastikan tidak akan tinggal diam dalam proses pemulihan pascabanjir dan longsor.
Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda terkait percepatan pemulihan pascabencana, Senin malam (5/1/2026), di Istana Gubernur Sumbar.
Muhidi menyebutkan bahwa lembaganya siap menggeser anggaran demi mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.
Tak hanya itu, menurutnya, pendataan akurat menjadi kunci awal agar setiap kebijakan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Tanpa data yang kuat, perencanaan hunian sementara hingga hunian tetap berpotensi meleset dari kebutuhan di lapangan.
“Pendataan harus jadi fondasi utama. Dari situ kita tentukan skala prioritas, termasuk hunian sementara dan hunian tetap yang aman, layak, dan tidak berada di zona rawan bencana,” tegasnya.
Tak hanya soal tempat tinggal, DPRD Sumbar juga menyoroti aspek keberlanjutan hidup masyarakat terdampak. Muhidi menekankan, lokasi hunian baru tidak boleh menjauhkan warga dari akses ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat sudah kehilangan rumah, lalu dipindahkan ke tempat yang justru menyulitkan mereka bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pemulihan bukan hanya membangun fisik, tapi juga memastikan dapur masyarakat tetap mengepul,” tambahnya.
Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar akan mengawal penuh proses pemulihan, mulai dari pendataan, perencanaan, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi soliditas seluruh unsur Forkopimda, bupati/wali kota, serta kementerian dan lembaga terkait dalam percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Meski undangan FGD disampaikan dalam waktu singkat, tingkat kehadiran tetap tinggi, baik secara langsung maupun daring. Hal ini, menurut Mahyeldi, menjadi sinyal kuat keseriusan semua pihak dalam menangani dampak bencana di Sumbar. “Ini menunjukkan komitmen bersama. Dalam waktu singkat, semua unsur bisa hadir dan terlibat aktif demi percepatan pemulihan,” kata Mahyeldi.
FGD tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan berbagai instansi strategis, seperti BMKG, PLN, Bappenas, Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya, hingga satuan kerja di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (*)
Komentar