Sakato.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir (RSUD M. Natsir) terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama.
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan kesiapan DPRD untuk memperjuangkan kebutuhan rumah sakit dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Beberapa kebutuhan mendesak rumah sakit tersebut, seperti penambahan ambulans, ventilator, serta MRI untuk layanan CT scan. Selama pengajuan ini masuk dalam rancangan APBD dan bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan, DPRD Sumbar tidak akan menghalangi,”ungkapnya dalam kunjungan kerjanya, Jumat (24/1/2025).
Namun demikian, Muhidi juga memesankan agar tidak hanya mengandalkan APBD, komunikasi dengan pemerintah pusat juga harus diperkuat untuk memanfaatkan akses ke kementerian terkait.
Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas serapan anggaran menjadi faktor penting dalam mendapatkan alokasi lebih besar di tahun berikutnya.
“Kalau anggaran sudah dialokasikan, pastikan serapannya maksimal. Pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah yang optimal dalam pengelolaan APBN,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Direktur RSUD M.Natsir Souni Morawati mengatakan harapannya terkait perhatian DPRD akan berdampak positif pada peningkatan layanan.
“Kami berkomitmen untuk menjadi rumah sakit terbaik di Sumbar. Namun, kami masih membutuhkan dukungan, terutama dalam hal sarana prasarana dan tambahan tenaga medis,” ujarnya.
Sebagai rumah sakit tipe B dengan akreditasi paripurna, RSUD M. Natsir memiliki layanan unggulan untuk penanganan kanker, stroke, dan jantung. Namun, optimalisasi layanan masih terhambat oleh minimnya tenaga dokter subspesialis. Saat ini, rumah sakit ini memiliki 46 dokter spesialis, tetapi jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien.
Selain itu, Souni juga mengungkapkan bahwa pengurusan sertifikat tanah RSUD M. Natsir masih belum tuntas, serta beberapa fasilitas belum memenuhi standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
“Kami berharap kebijakan pemerintah daerah bisa lebih berpihak pada peningkatan layanan kesehatan, termasuk penyediaan SDM medis yang memadai,” tambahnya. (*)
