Sakato.co.id – DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan MUI untuk menindaklanjuti isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Ini langkah awal sinergi kita demi kesejahteraan bersama,” ujar Ketua DPRD Sumbar,Muhidi usai melakukan pertemuan dengan Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, Rabu (17/10/2024).
DPRD Sumbar juga berencana memasukkan aspirasi MUI ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Gusrizal Gazahar menyoroti tingginya angka penyimpangan orientasi seksual dan mendesak agar pemerintah daerah berperan aktif mengatasi masalah tersebut.
“Persoalan seperti ini tak bisa diabaikan. Harus ada tindakan nyata dari semua pihak,” tegas Gusrizal.
Ia juga mengungkapkan bahwa MUI telah dua tahun tidak mendapat alokasi dana dari APBD, dan berharap pemerintah kembali melibatkan MUI dalam berbagai agenda penting.
Dalam Rakorwil MUI Sumbar yang digelar beberapa waktu lalu, MUI mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah pentingnya memberikan hak kepada ulama untuk menguji pemahaman pemimpin daerah terhadap filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Selain itu, mereka juga mengusulkan panduan penggunaan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai simbol masyarakat Sumbar yang harus dijaga.
Menanggapi hal itu, DPRD Sumbar, kata Muhidi, akan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan MUI, khususnya dalam penyusunan APBD 2025.
“Setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat harus ditindaklanjuti secara bersama-sama,” tambahnya. Muhidi menjelaskan, kunjungannya ke MUI adalah bagian dari agenda silaturahmi untuk memulai masa jabatan periode 2024-2029.
“Pembangunan daerah dari segala sektor harus merangkul seluruh unsur masyarakat, termasuk ulama yang punya peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral dan adat istiadat,” kata Muhidi. (*)
Komentar