Sakato.co.id – Momentum kebangkitan ekonomi Sumatera Barat pasca-bencana memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), Pemerintah Kota Padang, dan Yayasan Dompet Dhuafa resmi menjalin sinergi strategis untuk mempercepat pemulihan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana melalui pemberdayaan lintas sektor.
Sinergi besar ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tiga pihak yang berlangsung khidmat di Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (5/6/2026). Kerja sama ini mencakup agenda komprehensif mulai dari penguatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga dakwah.
Ketua Pengurus Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, mengungkapkan bahwa fokus utama kolaborasi ini adalah memastikan para penyintas bencana, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir dan tanah longsor kembali berdaya. Salah satu instrumen kuncinya adalah peluncuran Program MUFAKAT.
“Melalui program MUFAKAT, kami memberikan bantuan modal usaha tanpa margin dan tanpa bunga (0%) bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kami ingin memastikan roda ekonomi masyarakat di Sumatera Barat tidak berhenti meskipun habis tertimpa musibah,” tegas Ahmad Juwaini.
Uniknya, program ini menggandeng sejumlah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) setempat. Pola pembiayaan berbasis syariah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi pelaku UMKM yang seringkali sulit menembus akses permodalan konvensional dalam kondisi pasca-bencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut antusias inisiatif ini. Ia mengingatkan kembali betapa rentannya ekonomi daerah saat dihantam bencana alam. Mahyeldi mencontohkan tragedi putusnya jalur Lembah Anai tahun lalu yang berdampak sistemik.
“Kerugian UMKM saat itu mencapai Rp40 miliar per hari karena lumpuhnya mobilitas. Maka, kerja sama dengan BMT ini hadir di saat yang sangat tepat,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa program pembiayaan tanpa bunga ini merupakan langkah pionir di wilayahnya. “Saya rasa program modal nol persen ini adalah yang pertama dan sangat mendesak bagi daerah kita untuk memulihkan UMKM korban banjir dan longsor,” imbuhnya.
Tak sekadar memberikan bantuan, kolaborasi ini juga melibatkan Universitas Andalas (Unand) sebagai mitra akademisi. Peran Unand adalah melakukan kajian lapangan yang mendalam guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.
“Sinergi antara pemerintah, lembaga filantropi, institusi keuangan mikro syariah, dan akademisi ini bertujuan mengubah status masyarakat dari penerima bantuan (mustahik) menjadi pelaku ekonomi yang mandiri secara bertahap,” pungkas Gubernur.
Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Dinas Sosial Sumbar, perwakilan Pemkot Padang, pimpinan Yayasan Wirausaha Indonesia Berdaya (YWIB), serta sejumlah pimpinan BMT mitra.
(*)
Komentar