Sakato.co.id – Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 1,17% (mtm) pada Februari 2024, dan itu meningkat dibandingkan Januari 2024 yang mengalami deflasi sebesar -0,32% (mtm).
Hal tersebut diungkapkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Irfan Sukarna, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (1/3/2024).
Irfan mengungkapkan, Komoditas utama yang mempengaruhi peningkatan inflasi tersebut adalah kenaikan harga cabai merah dengan andil 0,69%. Secara tahunan, Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 3,32% (yoy) pada Februari 2024, lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 2,57% (yoy).
“Secara spasial, Kabupaten Pasaman Barat mengalami inflasi tertinggi di antara Kabupaten/Kota penghitung inflasi Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat mencatatkan inflasi sebesar 2,57% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2024 yang tercatat deflasi -1,19% (mtm),” ungkapnya.
Kemudian kata Irfan, Kabupaten Dharmasraya juga mencatatkan inflasi yang lebih tinggi yakni sebesar 1,06% (mtm). Kota Bukittinggi dan Kota Padang mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,06% dan 0,81% (mtm), mengalami peningkatan dibandingkan Januari 2023 yang mengalami deflasi sebesar -0,27% dan -0,09% (mtm).
“Jika diamati secara tahunan, seluruh kabupaten/kota IHK tersebut tercatat mengalami inflasi, dengan rincian Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,52% (yoy), Kabupaten Dharmasraya 3,24% (yoy), Kota Bukittinggi 2,31% (yoy), dan Kota Padang 2,82% (yoy),” sebutnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2024 dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,29% (mtm) dengan andil 1,10% (mtm).
“Beberapa komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu, cabai merah, cabai rawit, beras, minyak goreng, jengkol dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,69%; 0,09%; 0,09%; 0,06%; dan 0,05% (mtm),” tuturnya.
Lebih lanjut Irfan mengungkapkan, peningkatan harga pada aneka cabai seiring dengan turunnya pasokan yang disebabkan oleh gagal panen di berbagai daerah produksi akibat cuaca yang tidak mendukung. Kemudian pada komoditas beras mengalami peningkatan harga akibat belum masuknya masa panen sehingga pasokan terbatas. Sementara itu, harga minyak goreng meningkat sejalan dengan peningkatan biaya produksi.
“Kelompok penyumbang inflasi Sumatera Barat selanjutnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm) dengan andil sebesar 0,05% (mtm),” bebernya.
Menurutnya, realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tetap terkendali dan berada di sekitar batas atas target inflasi 2,5±1% (yoy), hal tersebut didukung oleh sinergi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat dalam mengendalikan harga, memastikan ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta melakukan berbagai kegiatan komunikasi efektif.
“Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang telah dilakukan pada Februari 2024 antara lain Penyelenggaraan operasi pasar/pasar murah, sidak pasar tinjauan harga dan pasokan secara rutin, Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh BULOG, penguatan digitalisasi data dan informasi komoditas pangan, serta kegiatan koordinasi/rapat rutin dan berbagai kegiatan komunikasi efektif lainnya dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi agar inflasi IHK dapat terkendali dalam sasarannya. Sinergi terus dilanjutkan dengan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan.
“Berbagai upaya menjaga inflasi terkendali dalam sasaran tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang inklusif dan berkelanjutan,” kata dia.
(*)
