Sakato.co.id – Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang, menggelar diskusi media dengan tema “Pers di Tengah Gempuran Jurnalisme Warga pada Pilkada Serentak 2024,” yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Sabtu (5/10/2024).
Diskusi media tersebut menghadirkan narasumber Ahli Pers Dewan Pers, Hendra Makmur, yang diikuti 60 peserta dari Jurnalis cetak, elektronik (televisi dan radio) dan online, serta aktivis pers kampus.
Diskusi ini, juga hadir Ketua KPU Padang, Dorri Putra, serta komisioner KPU Padang lainnya, Arset Kusnadi, Jefri Ariyanto dan Randy Aria Tama. Juga hadir, Sekretaris KPU Padang, Agustian, Rika Yanita Susanti (Kasubag Teknis) dan jajaran lainnya
Ketua FWP Padang, Al Imran mengatakan, diskusi media ini merupakan implementasi dari Surat Edaran (SE) Mendagri No: 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Atas kegiatan ini, ia sangat mengapresiasi KPU Padang, yang bersedia memfasilitasi kegiatan bersama rekan-rekan jurnalis dalam rangka mewujudkan hak masyarakat dalam mendapatkan bacaan bermutu, akurat dan berimbang.
“Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus terus berada dalam koridornya di tengah gempuran informasi yang marak tersebar di sosial media, yang kerapkali belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” terangnya.
Ketua KPU Padang, Dorri Putra dalam sambutannya mengatakan, Pers adalah yang terdepan dalam menangkal hoaks dan berita palsu.
“KPU sangat berkepentingan dan tidak akan mampu melawan gempuran hoaks, tanpa ada dukungan rekan-rekan pers,” ucap Dorri.
Ia berharap, setiap tahapan Pilkada serentak 2024 ini berjalan dengan baik. Tidak dinodai dengan simpang siur berita hoaks dan pelanggaran.
“Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama dari insan pers untuk terlaksananya pilkada yang berkualitas, tanpa hoaks, aman dan damai,” kata dia.
Sementara itu, Ahli Pers Dewan Pers, Hendra Makmur menegaskan, publik Indonesia masih mempercayai informasi yang disampaikan media massa.
Hendra Makmur mengungkapkan, survei sebuah lembaga internasional, tingkat kepercayaan pada media di Indonesia berada pada skor 72 mengalahkan negara China (70), India (60), Singapura (62) dan Malaysia (62).
“Perilaku masyarakat hari ini yang cenderung menyerap informasi dari media sosial dibanding informasi yang diproduksi media massa yang dikelola profesional, jadi ini merupakan tantangan masyarakat pers,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hendra menegaskan, informasi yang disampaikan warga melalui platform media sosial, setidaknya telah memenuhi sebagian unsur dalam prinsip penulisan berita. Setidaknya pada unsur apa, kapan dan dimana.
“Jurnalisme warga yang memanfaatkan platform media sosial, dalam batas tertentu, berkontribusi dalam penyebaran informasi. Aktivitas dan praktik ‘memproduksi berita’ ini, sebenarnya bisa jadi informasi awal bagi jurnalis untuk melakukan peliputan lebih mendalam,” terang Hendra.
“Jadi, saya tidak sepakat juga, jurnalisme warga ini menggempur industri pers. Yang penting bagi kita sebagai masyarakat pers, terus menjaga kepercayaan publik dengan menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, yang tidak bisa dilakukan pelaku jurnalisme warga,” imbuhnya.
Sekaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional 2024 yang pencoblosannya digelar 27 November nanti, menurut Hendra, jurnalisme warga mesti ditempatkan pelaku jurnalistik murni sebagai pelapor awal dari sebuah peristiwa.
Namun, tegas Hendra dalam diskusi yang dipandu Siti Rahmadani Hanifah (sekretaris FWP Padang) itu, jurnalisme warga yang sangat erat sekali dengan hoaks dan berita palsu lalu didistribusikan melalui platform sosial media, jadi ancaman tersendiri bagi industri pers.
“Penetrasi internet di Indonesia menembus angka 80 persen dari jumlah penduduk. Dalam memperoleh informasi, kecenderungan mereka mencarinya di media sosial atau googling di internet,” terang dia.
“Jika informasi yang tersebar di dunia maya itu lebih banyak yang bias bahkan hoaks dan palsu, tentunya demokrasi kita jadi terancam. Pers sebagai pilar keempat demokrasi jadi tergoyahkan posisinya,” terang Hendra yang juga dosen praktisi di Fakultas Hukum Unand.
Untuk itu, Hendra menyarankan, media pers baik cetak, elektronik, daring dan multimedia lainnya, harus memanfaatkan media sosial untuk keterjangkauan lebih luas pembacanya, sekaligus menekan penetrasi masif hoaks dan berita palsu di media sosial.
“Komisi Pemilihan Umum juga bisa melakukan ini dengan mengaktivasi website dan akun-akun media sosialnya dengan informasi-informasi terbaru tentang Pilkada,” jelasnya.
Dia menilai, dalam Pilkada serentak 2024 ini, pemanfaatan media sosial akan semakin tinggi dan meningkat, karena dikesankan sebagai salah satu cara yang paling efektif berkomunikasi dengan publik secara luas.
(*)
