Sakato.co.id – Sejumlah tenaga kependidikan di Sumatera Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, terkait peluang pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi PPPK pada tahun 2024.
Audiensi yang berlangsung pada Senin (21/10/2024) ini dihadiri perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.
“Kami datang untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja bertahun-tahun tanpa kepastian,” ungkap salah satu perwakilan tenaga kependidikan.
Mengacu pada Undang-Undang BKN Tahun 2024, tenaga honorer seharusnya diangkat paling lambat Desember 2024. Jadi, mengapa Sumbar belum membuka formasi tenaga teknis pada penerimaan tahun ini?
Perwakilan tenaga kependidikan juga mengungkapkan keresahan mereka terhadap kemungkinan penghapusan nama dari daftar honorer yang telah terdaftar.
“Kami khawatir, jangan sampai data kami dihapus hanya karena memperjuangkan hak,” ujar salah seorang peserta audiensi.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menanggapi keluhan tersebut dan berjanji untuk menyampaikan aspirasi para tenaga kependidikan kepada BKD Sumbar.
“Kami akan berupaya mengusulkan formasi tenaga teknis agar bisa dibuka pada penerimaan tahap kedua nanti. Semoga ini bisa segera terealisasi,” kata Muhidi.
Selain pengajuan formasi PPPK, Muhidi juga menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan honorer dengan kenaikan honor.
“Kami di DPRD bersama pemerintah daerah akan berupaya agar formasi ini diprioritaskan, dan dalam waktu dekat, kami akan mengawal prosesnya,” jelas Muhidi, menyampaikan komitmennya di hadapan para tenaga kependidikan.
Audiensi ini menjadi langkah awal perjuangan tenaga kependidikan di Sumatera Barat, yang berharap hak mereka diakui dan kesejahteraan meningkat di tahun-tahun mendatang. (*)
