Sakato.co.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2024-2029 mengikuti program orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 6 September 2024 di Mercure Ancol ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota legislatif Sumbar dalam menjalankan tugas mereka.
Ketua sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, dalam wawancaranya pada Selasa (3/9/2024), menegaskan pentingnya program ini sebagai pembekalan awal bagi para anggota baru maupun yang melanjutkan tugas mereka.
“Orientasi lima hari ini menjadi langkah awal penting untuk menanamkan semangat kerja, tanggung jawab, dan integritas di kalangan anggota dewan,” ujar Irsyad.
Ia menjelaskan, selama program orientasi, anggota DPRD Sumbar menerima berbagai materi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman tentang wawasan kebangsaan, mekanisme pemerintahan, hingga penegakan hukum.
“Para anggota juga dibekali pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dewan serta regulasi-regulasi baru yang akan menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan daerah ke depan,” tambahnya.
Program orientasi ini dilaksanakan secara bertahap dan Sumatera Barat tergabung dalam gelombang pertama bersama dengan Jawa Timur dan DKI Jakarta.
“Ini memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk saling berbagi pengalaman dan membangun jaringan kerja lintas provinsi,” kata Irsyad.
Sementara itu, Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, yang membuka acara tersebut, mengingatkan anggota DPRD Sumbar akan tantangan keuangan yang sedang dihadapi banyak daerah di Indonesia.
“Lebih dari 99 persen dana yang dikelola pemerintah daerah berasal dari pusat. Oleh karena itu, penting bagi anggota DPRD untuk bijaksana dalam pengelolaan anggaran,” tegas Tohir.
Ia juga menyoroti masalah defisit anggaran yang sedang melanda sejumlah daerah. “Banyak daerah yang anggarannya defisit karena target pendapatan yang terlalu tinggi, sementara pengeluaran untuk proyek-proyek justru membengkak. Ini masalah serius yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Tohir berharap para anggota DPRD yang mengikuti orientasi ini dapat lebih memahami pentingnya perencanaan keuangan yang cermat dan bertanggung jawab, sehingga mampu menjalankan program pembangunan tanpa terjebak dalam krisis anggaran.
“Bukan menakut-nakuti, tapi mengingatkan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan baik dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.
(*)
