Sakato.co.id — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperjuangkan percepatan dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan layanan dasar masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan langkah strategis percepatan penanganan air bersih, pengolahan sampah, serta pemulihan infrastruktur permukiman yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Fadly Amran menyampaikan bahwa kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) terkait pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang. Program ini diproyeksikan hingga ke sambungan rumah sebagai solusi jangka panjang bagi wilayah yang sering terdampak kekeringan, khususnya di Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang. Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” ujar Fadly.
Selain SPAM Unand, Fadly juga mendorong percepatan pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Meski menghadapi keterbatasan lahan dari kebutuhan 13.000 meter persegi baru tersedia 8.175 meter persegi Pemko Padang berharap kendala teknis tersebut dapat dicarikan solusi agar proyek senilai pagu indikatif sekitar Rp400 miliar itu tetap berjalan.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” tegasnya.
Terkait pengelolaan sampah, Fadly meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berteknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Hasil pengolahan sampah menjadi briket atau bahan bakar alternatif ini dinilai sangat strategis karena dapat dimanfaatkan langsung oleh industri semen di Sumatra Barat.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” tambah Fadly.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, memastikan pihaknya siap menindaklanjuti kebutuhan Pemko Padang ke pemerintah pusat melalui perencanaan teknis.
Untuk SPAM Unand, penyusunan Detail Engineering Design (DED) hingga jaringan sambungan rumah ditargetkan rampung pada awal Januari 2027, sehingga proses lelang dapat dilaksanakan Maret 2027 dan fisik dituntaskan pada 2027–2028.
Untuk SPAM Gunung Pangilun, BPBPK Sumbar akan segera menguji kelayakan teknis lahan seluas 8.175 meter persegi yang ada saat ini agar pembangunan tetap optimal. Sementara itu, dukungan untuk TPST RDF akan dilanjutkan melalui penyesuaian/review DED dengan kondisi lahan terkini.
Mengenai pemulihan pascabencana, Maria menekankan pentingnya inventarisasi kebutuhan secara menyeluruh sebelum proses lelang dimulai.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” terang Maria.
Audiensi ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta jajaran pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemko Padang dan BPBPK Sumbar.
Komentar