Sakato.co.id – Efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat menuai perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta. Tak sekadar melihat dari balik meja ibukota, pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI turun langsung ke berbagai daerah, termasuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), untuk menyerap dampak kebijakan tersebut dari sudut pandang daerah.
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang menyampaikan bahwa efisiensi anggaran harus dilihat dari konteks fiskal dan ketergantungan daerah terhadap transfer pusat.
“Jakarta punya kekuatan fiskal, sehingga efisiensi tidak terlalu berdampak pada kami. Tapi di daerah, banyak yang 70 sampai 90 persen anggarannya bergantung pada pusat. Ini harus jadi perhatian serius DPR RI,” ujar Khoirudin dalam pertemuan bersama anggota DPRD Sumbar, Irsyad Syafar dan Daswanto, Jumat (9/5/2025), di ruang kerja Sekretaris DPRD Sumbar.
Sebagai pengurus Asosiasi DPRD se-Indonesia, Khoirudin berkomitmen menyuarakan persoalan ini ke tingkat nasional.
“Kami akan bersurat dan menyampaikan langsung suara teman-teman daerah ke DPR RI. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan dan efektivitas fungsi pengawasan dewan di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, kunjungan ke Sumbar, Jogjakarta, dan Batam bukan sekadar formalitas. DPRD DKI ingin menyusun kebijakan berbasis realitas lintas daerah untuk memperkuat RKPD dan pembahasan Perubahan APBD Jakarta.
“Informasi dari daerah akan menjadi referensi penting agar kami tidak membuat keputusan di ruang hampa. Tantangan dan strategi di Sumbar, misalnya, bisa jadi cermin bagi semua,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, membenarkan bahwa efisiensi anggaran memberi tekanan cukup besar terhadap fungsi-fungsi DPRD, khususnya dalam hal pengawasan.
“Efisiensi tidak boleh mematikan fungsi utama kami. Maka, kami intensifkan rapat-rapat dengan mitra kerja agar roda pengawasan tetap berjalan,” jelas Irsyad.
Ia juga mendorong agar DPRD DKI benar-benar menjadi corong suara daerah di Senayan. “Jika DKI saja bersuara, pasti akan lebih terdengar. Kami harap aspirasi daerah tidak berhenti di meja pertemuan,” pungkasnya. (*)
Komentar