Sakato.co.id – Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (30/1/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi terkait kesejahteraan serta perlakuan keuangan bagi pimpinan dan anggota dewan, termasuk mekanisme sosialisasi peraturan daerah (sosper) dan kunjungan kerja (kunker).
Rombongan DPRD Sumut disambut oleh Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, didampingi Plt Sekwan DPRD Sumbar, Mairizon. Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Komisi A DPRD Sumut, Ziera Salim Ritonga, menyoroti perbedaan kebijakan keuangan di setiap daerah, khususnya dalam program sosper dan kunker.
“Sering kali ada perbedaan perlakuan dalam hal keuangan, terutama terkait program sosper dan kunker. Kami ingin mengetahui apakah Sumbar memiliki mekanisme yang berbeda, mengingat setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Irsyad Syafar menjelaskan bahwa setelah pandemi Covid-19, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengharuskan efisiensi anggaran, termasuk pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Sumbar masih mengkaji lebih lanjut aturan ini. Namun, kami tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas program,” kata Irsyad.
Ia juga mengungkapkan bahwa perubahan Undang-Undang Pajak Daerah berdampak signifikan pada pendapatan Sumbar, dengan penurunan anggaran APBD 2025 hingga Rp1 triliun.
Terkait program sosper, Irsyad menyampaikan bahwa DPRD Sumbar melaksanakannya dua kali setiap masa persidangan atau enam kali dalam setahun. Setiap sesi dihadiri 300 peserta dengan dana transportasi sebesar Rp150 ribu per orang.
“Laporan keuangan sosper selalu dibuat transparan dan sesuai aturan yang ketat,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Sekwan DPRD Sumbar, Mairizon, berharap kunjungan ini dapat memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam menyempurnakan pengelolaan hak keuangan serta program kerja dewan.
“Semoga sharing informasi ini membawa manfaat bagi peningkatan kinerja DPRD di kedua provinsi,” ujar Mairizon.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlegislatif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dewan sekaligus mendorong efisiensi anggaran. (*)
